|
| |
| Analisis Strategi Pemerintah Daerah Dalam Rangka Menarik Investor:
Studi Kasus Kabupaten Tanggamus Lampung
|
Penulis : Purwoko, SE.,MBA
Sumber : |
| Investasi diyakini banyak orang mampu meningkatkan perekonomian dari suatu negara. Salah satu upaya Pemerintah Indonesia untuk keluar dari krisis ekonomi yang terjadi sejak pertengahan 1997 yang lalu adalah meningkatkan investasi. Sejalan dengan pelaksanaan otonomi daerah yang dimulai sejak 1 Januari 2001, kewenangan untuk menangani instansi dilimpahkan kepada Pemerintah kabupaten/kota. Oleh karenanya, adalah hal yang wajar apabila pemerintah kabupaten/kota berusaha untuk menarik investor agar bersedia menanamkan modalnya di wilayah kabupaten/kota yang dikelolanya. Berbagai strategi diterapkan pemerintah kabupaten/kota untuk menarik minat investor, seperti penyediaan lahan, kemudahan perijinan, dan penyediaan infrastruktur, namun upaya tersebut belum memberikan hasil yang menggembirakan. Selengkapnya .. |
| |
| Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Nasional Proyek Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T)
|
Penulis : Rahadian Zulfadin
Sumber : |
| Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter setelah melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan proyek Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T) mulai dari tingkat Tim Pengendali Pusat hingga Tim Koordinasi dan Tim Teknis di Daerah, lembaga pelaksana sampai kepada kelompok sasaran, Selengkapnya .. |
| |
| Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Proyek Penanggulangan pengangguran Pekerja Terampil(P3T)
(Revisited )
|
Penulis : Rahadian Zulfadin
Sumber : |
| Tim Asistensi Menteri Keuangan Bidang Keuangan dan Moneter setelah melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan proyek Penanggulangan Pengangguran Pekerja Terampil (P3T) mulai dari tingkat Tim Pengendali Pusat hingga Tim Koordinasi dan Tim Teknis di Daerah, lembaga pelaksana sampai kepada kelompok sasaran, Selengkapnya .. |
| |
| Laporan Singkat Hasil Penelitian
Analisis Peluang Dan Kendala Peningkatan Penerimaan PPN Dalam APBN
|
Penulis : Romulus Manurung
Sumber : |
| Permasalahan yang dihadapai Ditjen Pajak mempunyai pola yang sama dari tahun ke tahun, yaitu meningkatnya jumlah PKP yang tidak aktif (tidak melaporkan SPT PPN Masa) yang secara administratif terdaftar, tetapi bukan merupakan pembayar pajak. Semakin banyak PKP terdaftar tidak melakukan kewajiban melaporkan SPT PPN Masa, secara administratif semakin banyak PKP terdaftar yang status usahanya dianggap tidak operasional, dengan kata lain tidak membayar PPN. Berdasarkan data PKP terdaftar yang dikumpulkan (Tabel 1), rata-rata 52% dari jumlah PKP terdaftar per tahun di Indonesia tidak dapat diharapkan untuk menyumbangkan pajak PPN kepada pemerintah (Ditjen Pajak) karena PKP tersebut adalah tidak aktif. Satu-satunya sumber penerimaan PPN untuk menutupi APBN adalah dari jumlah PKP aktif yang telah melaporkan SPTnya tiap bulan (Masa). Persoalannya adalah tidak semua PKP aktif merupakan pembayar pajak, oleh karena itu penerimaan PPN sangat tergantung dari berapa jumlah PKP aktif yang melaporkan SPT Nihil dan berapa jumlah PKP aktif yang melaporkan SPT Kurang Bayar, serta berapa jumlah PKP yang melaporkan SPT Lebih Bayar. Selengkapnya .. |
| |
| Studi Evaluasi Pelaksanaan UU No. 8/1995
Tentang Pasar Modal |
Penulis : Sigit Setiawan
Sumber : |
| Walaupun sejak 1999 pasar modal Indonesia sudah mulai menggambarkan perkembangan yang baik, akan tetapi fakta menunjukkan bahwa pada umumnya para investor, baik lokal maupun asing masih mengambil posisi “wait and see” dengan mempelajari arah gerakan kebijakan ekonomi dan politik dimasa depan. Selain itu krisis ekonomi sejak pertengahan 1997 belum menunjukkan tanda-tanda pulih. Banyak kasus pasar modal yang muncul seperti kasus saham hilang, kasus short selling, kasus pelaporan, kasus IPO dan right issue, serta insider trading (seperti yang terjadi pada saham Semen Gresik, Bank Bali, dan saham Citra Marga Nusaphala Persada) serta saham hilang. Kasus-kasus tersebut sempat menganggu kepentingan investor yang seharusnya di lindungi. Tumbuhnya kasus-kasus tersebut tentunya tidak terlepas dari fungsi/peran serta bursa efek selaku pengelola perdagangan efek. Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Potensi dan Kelembagaan PT (Persero) JAMSOSTEK Sebagai Instrumen Fiskal Pemerintah
|
Penulis : Sigit Setiawan
Sumber : |
| Sistem jaminan sosial merupakan alat fiskal bagi pemerintah terhadap pemberi kerja yang dijadikan sebagai objek pungut melalui lembaga yang ditunjuk yakni PT (Persero) Jamsostek (Bambang Purwoko 1994, 118). Dalam gambaran ideal Bambang Purwoko, pemerintah dapat mengimplementasikan kebijakan-kebijakan fiskal melalui berbagai instrumen fiskal, yaitu instrumen fiskal yang sudah umum (pajak dan bea cukai) dan instrumen lainnya, yakni jamsostek (lihat tabel). Meskipun obyeknya berbeda tetapi ketiganya memiliki kesamaan dalam hal pemanfaatan, yaitu untuk redistribusi pendapatan. Selengkapnya .. |
| |
| Studi Sistem Penetapan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) Sebgai Dasar Perhitungan PBB dan BPHTB
|
Penulis : Tri Wibowo
Sumber : |
| Petapan NJOP pada SPPT PBB masih dapat ditingkatkan lagi terutama pada pusat bisnis/pertokoan dan Komplek perumahan. NJOP penetapan relatif lebih rendah dari harga jual riel yang terjadi pada pemindahan hak atas tanah dan atau bangunan melalui transaksi jual-beli. Selengkapnya .. |
| |
| Studi Pelaksanaan Restitusi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di Indonesia
|
Penulis : Tri Wibowo
Sumber : |
| Adanya perbedaan interpretasi peraturan antara WP dengan petugas pajak sangat menghambat proses restitusi dan berpotensi merugikan WP maupun Negara. Untuk itu diperlukan peraturan berupa Surat Edaran atau Petunjuk Pelaksanaan dengan bahasa yang jelas dan tegas agar setiap KPP mempunyai persepsi yang sama dalam menjabarkan Kep. Dirjen Pajak No. 754/PJ/2001. Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Kebijaksanaan Fiskal di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Sektor Pendidikan di Kabupaten Jember dan Kota Surakarta)
|
Penulis : Walujo Djoko Indarto
Sumber : |
| Walaupun dalam jangka pendek penurunan prioritas sektor pendidikan ini tidak membawa implikasi langsung yang nyata, pemerintah daerah untuk kedepan perlu lebih meningkatkan keberpihakkan terhadap sektor pendidikan, mengingat sektor pendidikan merupakan sektor prioritas dalam peningkatan sumber daya manusia. Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Potensi Investor Retail dan Outlet Potensial Dalam Rangka Pengembangan Pasar Obligasi Pemerintah
|
Penulis : Neoroso
Sumber : |
| Gambaran umum investor Obligasi Korporasi di Pasar Perdana periode 1990-2001 mengindikasikan investor perorangan yang mencapai kurang dari satu persen. Keenganan atau “ketidakmampuan” investor kecil diduga karena pecahan nilai nominal obligasi yang ada berkisar dari Rp10.000.000,- hingga Rp1.000.000.000,- serta emitennya adalah perusahaan swasta dan BUMN yang berisiko relatif tinggi. Kondisi ini diduga juga sebagai penyebab belum aktifnya pasar sekunder. Tentunya bila pecahan nominal obligasi bisa diperkecil dan emitennya adalah pemerintah yang dianggap berisiko relatif rendah, maka harapan investor perorangan akan beriventasi pada obligasi pemerintah akan meningkat secara drastis dikemudian hari. Harapan ini tidak mustahil akan terwujud mengingat hasil studi yang dilakukan oleh PT Danaraksa menunjukan bahwa sikap investor adalah Risk Averter artinya Jaminan dan Keuntungan atau “return” merupakan faktor yang paling penting walaupun “return” yang didapat relatif kecil. Selengkapnya .. |
| |
| Aksesbilitas Usaha Kecil Di Pedesaan Terhadap Lembaga Keuangan Bukan Bank: Studi Kasus Perum Pegadaian. |
Penulis : Noeroso
Sumber : |
| Perum Pegadaian cenderung memprioritaskan “Bisnis Oriented” untuk mendapatkan “surplus” daripada “Programme Oriented” yang cenderung “defisit”. Prioritas tersebut terlihat dari usaha yang telah ditempuh dalam mendiversifikasikan produk, misalnya pengembangan Unit Toko Emas (UTE), Penjualan Koin Emas ONH, Jasa Titipan, Jasa Penilaian dan Jasa Sertifikasi.. Selengkapnya .. |
| |
| Studi Kebijaksanaan Dividen BUMN Dalam Memberikan Kontribusi Optimal Terhadap APBN |
Penulis : Pandu Patriadi
Sumber : |
| Penerapan kontribusi dividen atas laba BUMN sebesar angka tertentu (misal 50 %) sebagai penerimaan Bukan Pajak pada Pos Penerimaan Dalam Negeri (Untuk APBN 2001 ditargetkan Rp. 9 triliun, ) dapat mempunyai implikasi yang sangat kompleks kepada ekonomi makro (public finance) berupa target penerimaan APBN maupun aspek ekonomi mikro yaitu dari kinerja manajemen keuangan dan strategi ekspansi BUMN itu sendiri. Selengkapnya .. |
| |
| Sudi Efektivitas Kebijakan Privatisasi BUMN Dalam Rangka Pembiayaan APBN
|
Penulis : Pandu Patriadi
Sumber : |
| Pertanyaan-pertanyaan penting yang perlu dijawab adalah: kebijakan privatisasi BUMN seharusnya untuk apa dan apakah dapat dilaksanakan secara efektif dan sejauh mana sasaran privatisasi dapat dicapai ? Bagaimana posisi kebijakan privatisasi BUMN untuk pembiayaan defisit APBN dan kebijakan privatisasi BUMN untuk pengembangan bisnis BUMN ? Apakah metode kebijakan privatisasi BUMN yang selama ini dijalankan pemerintah sudah efektif untuk pembiayaan defisit APBN ? Bagaimana proyeksi penerimaan privatisasi BUMN terhadap APBN pada tahun anggaran 2003 dan 2004 ?
Selengkapnya .. |
| |
| Kajian Tentang Peranan DAU Sebagai Salah Satu Sumber Pembiayaan Daerah Otonom
|
Penulis : Purwoko, SE.,MBA
Sumber : |
| Kajian tentang Peranan DAU sebagai salah satu sumber daerah otonom ini dilatar-belakangi adanya kekhawatiran pada sebagian masyarakat bahwa otonomi daerah yang akan diimplementasikan mulai 1 Januari 2001 akan gagal, karena sebagian besar daerah tidak akan mampu membiayai pengeluaran daerah. Otonomi Daerah telah disambut dengan berbagai harapan dan kecemasan oleh berbagai masyarakat di daerah. Sebagian daerah bermimpikan bahwa dengan adanya otonomi daerah akan membuat masyarakat di suatu kabupaten/kota menjadi lebih makmur, narnun tidak sedikit yang menyambutnya dengan penuh kekhawatiran, karena menyadari minimnya potensi sumber daya alam serta potensi ekonomi yang dimiliki. Bahkan ada satu studi yang menyimpulkan bahwa apabila otonomi daerah diterapkan, hanya empat provinsi yang diperkirakan akan bertambah makmur, sementara sepuluh provinsi lainnya terancam bangkrut. Simpulan studi tersebut diambil berdasarkan rendahnya pendapatan asli daerah (PAD) dari provinsi-provinsi tersebut. Selengkapnya .. |
| |
| Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Jaring Pengaman Sosial Program Padat Karya Sektor Kehutanan (PKSK) |
Penulis : Cornelius Tjahjaprijadi
Sumber : |
| Program Padat Karya Sektor Kehutanan (PKSK) merupakan suatu kegiatan yang bertujuan membantu dan mengatasi kesulitan masyarakat pedesaan akibat krisis ekonomi dan musim kering. Dalam prakteknya, perencanaan program dan pelaksanaannya dilakukan pada tahun yang bersamaan. Hal ini menyebabkan tidak adanya waktu untuk mempersiapkan secara optimal organisasi yang akan menjadi penyelenggara program dengan semua konsekuensi tugas dan tanggungjawabnya. Selengkapnya .. |
| |
| Survei Kinerja Perpajakan di Berbagai Daerah Sebagai Penunjang Bahan Rapat Koordinasi Bidang Perekonomian dan Sidang Kabinet |
Penulis : Endi Ahmadi
Sumber : |
| Latar belakang dilakukannya survey ini adalah bahwa Badan Analisa Fiskal dalam pelaksanaan tugas fungsinya seringkali BAF menghadapi berbagai kendala, terutama yang berkaitan dengan ketidaktersediaan data/informasi, baik yang berasal dari unit lain diluar Departemen Keuangan maupun yang berasal dari unit lain di Departemen Keuangan. Padahal kelengkapan data dan informasi merupakan salah satu unsur untuk menghasilkan suatu analisa yang lebih akurat. Salah satu data/informasi yang dibutuhkan tersebut adalah data dan informasi tentang perpajakan. Dengan berbagai keterbatasan maka survey ini hanya dilakukan di 5 (lima) Kantor Pelayanan Pajak dibeberapa daerah, yaitu KPP Pekalongan, KPP Kudus, KPP Yogyakarta Satu, KPP Denpasar, dan KPP Mataram. Selengkapnya .. |
| |
| Pengembangan Statistik Keuangan Pemerintah |
Penulis : Endi Ahmadi
Sumber : |
| Statistik keuangan pemerintah memiliki arti yang sangat penting, khususnya dalam perencanaan dan pengambilan keputusan mengenai kebijakan di bidang fiskal. Statistik keuangan pemerintah disusun berdasarkan angka-angka yang dituangkan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN). Penyusunan statistik keuangan pemerintah harus dapat memberikan informasi mengenai kegiatan pemerintah dan kebutuhan dananya serta gambaran dari pengaruh transaksi pemerintah tersebut terhadap pendapatan nasional, keadaan moneter dan neraca pembayaran. Dengan adanya perubahan sistem penganggaran membawa akibat perlu dilakukan pengembangan statistik keuangan pemerintah. Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Efektivitas dan Efisiensi injaman Luar Negeri Terhadap Pembangunan Sektor Riil dan Penciptaan Kesempatan Kerja di Indonesia |
Penulis : Hinsa Siahaan
Sumber : |
| Semenjak merdeka 1945 hingga 1966 atau selama pemerintahan orde lama, ekonomi Indonesia yang bercorak agraris terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan atau terjerat dalam vicious circle “ pendapatan rendah karena baru merdeka, hasrat konsumsi tinggi, kemampuan menabung rendah, tingkat investasi rendah, dan akibatnya pendapatan kembali rendah, dan seterusnya-seterusnya berulang-ulang”, sehingga, pada akhirnya Indonesia tetap miskin. Oleh karena itu sejak pemerintahan Orde Baru, sejak 1966, dengan dipelopori oleh putera-putera terbaik Indonesia yang waktu itu terkenal sebagai Mafia Berkley, pemerintah berusaha memutus mata rantai vicious circle dengan melakukan pembangunan besar-besaran ( the big push theory) dengan cara membuka kran modal asing masuk ke Indonesia, mengundang PMA masuk, dan meminjam ke luar negeri (Bank Dunia, IMF, IRBD, dll.). Alasannya bahwa tidak mungkin melakukan pembangunan dengan mengharapkan pertumbuhan tabungan masyarakat yang terjerat dalam lingkaran setan kemiskinan. Perlu dilakukan investasi besar-besaran meskipun harus meminjam ke luar negeri. Selengkapnya .. |
| |
| KAJIAN TENTANG NPWP SEBAGAI IDENTITAS
WAJIB PAJAK DALAM RANGKA MENINGKATKAN EFISIENSI ADMINISTRASI PERPAJAKAN |
Penulis : Makmun
Sumber : |
| Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan identitas wajib pajak. Sistem pemberian penomoran NPWP sebelum diberlakukannya reformasi perpajakan Tahun 1983, diatur dan dikelola oleh masing-masing Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kanwil DJP). Dalam sistem yang lama antara kantor pusat dan cabang dari wajib pajak memiliki NPWP yang berbeda. Sistem pemberian NPWP model lama ini dinilai tidak fleksibel, sebab apabila wajib pajak pindah ke wilayah lain, NPWP yang dimilikinya tidak berlaku lagi. Wajib pajak harus mengajukan NPWP baru ke Kanwil DJP setempat. Sejak diberlakukannya Undang-undang Nomor 9 Tahun 1983, sistem penomoran NPWP tidak lagi dibuat oleh Kanwil DJP, akan tetapi dibuat secara nasional. Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Peluang dan Kendala
Pendirian Asuransi Deposito di Indonesia
|
Penulis : Noeroso L. Wahyudi
Sumber : |
| Salah satu dari empat skenario pembentukan Lembaga Asuransi Deposito (LAD) yang dimungkinkan terbaik adalah mendirikan BUMN baru yang khusus bertugas menangani penjaminan dana masyarakat di bank dengan mengambil sebagian tugas BPPN sebagai embrionya. BUMN ini harus benar-benar mendapat dukungan penuh dari pemerintah, seperti ASEI dan Askrindo, karena risiko yang akan ditanggung sangat besar sehingga membutuhkan kejelasan dan dasar hukum yang kuat. Selengkapnya .. |
| |
| Potensi Pasar Ritel Obligasi Pemerintah Pada
Kelompok Rumah Tangga
|
Penulis : Noeroso
Sumber : |
| Studi ini dilakukan dengan pertimbangan semakin besarnya kebutuhan pengeluaran negara (APBN) untuk menanggung ongkos – ongkos krisis dan desakan publik yang semakin kuat agar keuangan negara mengurangi ketergantungan pada hutang luar negeri. Penerbitan obligasi merupakan salah satu pilihan yang telah dan dapat ditempuh pemerintah untuk memenuhi dua tuntutan tersebut. Sementara obligasi dalam rangka “Rekapitasi Perbankan” telah mampu meningkat “CAR” namun illiquid. Agar “Bank Rekap” bisa liquid dengan perubahan struktur modal yang berasal dari “obligasi Rekap”, maka perlu diidentifikasi kemampuan masyarakat dalam menyerap obligasi tersebut.
Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Potensi Investor Retail dan Outlet Potensial Dalam Rangka Pengembangan Pasar Obligasi Pemerintah
|
Penulis : Noeroso
Sumber : |
| Gambaran umum investor Obligasi Korporasi di Pasar Perdana periode 1990-2001 mengindikasikan investor perorangan yang mencapai kurang dari satu persen. Keenganan atau “ketidakmampuan” investor kecil diduga karena pecahan nilai nominal obligasi yang ada berkisar dari Rp10.000.000,- hingga Rp1.000.000.000,- serta emitennya adalah perusahaan swasta dan BUMN yang berisiko relatif tinggi. Kondisi ini diduga juga sebagai penyebab belum aktifnya pasar sekunder. Tentunya bila pecahan nominal obligasi bisa diperkecil dan emitennya adalah pemerintah yang dianggap berisiko relatif rendah, maka harapan investor perorangan akan beriventasi pada obligasi pemerintah akan meningkat secara drastis dikemudian hari. Harapan ini tidak mustahil akan terwujud mengingat hasil studi yang dilakukan oleh PT Danaraksa menunjukan bahwa sikap investor adalah Risk Averter artinya Jaminan dan Keuntungan atau “return” merupakan faktor yang paling penting walaupun “return” yang didapat relatif kecil. Selengkapnya .. |
| |
| Sinopsis Pengembangan Model Pembangunan Infrastruktur Daerah Sebagai Acuan Pemantauan Dampak Implementasi Otonomi Daerah |
Penulis : Almizan Ulfa
Sumber : |
| Dalam proses otonomi daerah, kendala-kendala yang umumnya terdapat di negara-negara berkembang, adalah: (1) rendahnya kapasitas penyelenggaraan pelayanan-pelayanan yang dapat dilakukan oleh pemerintah-pemerintah daerah; (2) rendahnya kemampuan pemerintah-pemerintah daerah dalam mengelola administrasi perpajakan; (3) rendahnya kewenangan pemerintah-pemerintah daerah atas basis-basis pajak yang penting; dan (4) ketidakmampuan pemerintah untuk menyerap aspirasi atau memahami dinamika pertumbuhan permintaan masyarakat akan barang-barang dan jasa-jasa dari sektor pemerintah. Selengkapnya .. |
| |
| MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PROGRAM BEASISWA |
Penulis : Arti Dyah Woroutami
Sumber : |
| Dampak krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia lebih dari 1 tahun telah mengganggu berbagai program pemerintah antara lain program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun (Wajar Dikdas). Secara riil, dampak krisis adalah meningkatnya harga kebutuhan sarana pendidikan dan meningkatnya pengangguran karena PHK. Siswa yang orang tuanya terkena PHK akan terancam drop out karena ketidakmampuan orangtua dalam membiayai sekolah. Untuk menopang kelangsungan program Wajar Dikdas tersebut, pemerintah meluncurkan program baru yang bersifat crash program dengan memberikan beasiswa bagi siswa yang terancam DO atau sudah mengalami DO. Dana program beasiswa ini tidak hanya berasal dari APBN tetapi juga bantuan luar negeri, yaitu World Bank (WB) dan Asian Development Bank (ADB) yang direncanakan berlangsung kurang lebih 5 tahun. Selengkapnya .. |
| |
| MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PROGRAM DANA BANTUAN OPERASIONAL ( D B O ) |
Penulis : Arti Dyah Woroutami
Sumber : |
| Wajib Belajar Pendidikan Dasar (Wajar Dikdas) Sembilan Tahun yang sedang dikembangkan merupakan salah satu program pemerintah untuk tetap mempertahankan kualitas sumber daya manusia sebagai modal dasar pembangunan bangsa dan negara. Untuk menunjang pelaksanaan program ini maka kualitas belajar mengajar di sekolah sangat berpengaruh terutama mengenai kebutuhan biaya operasional yang diperlukan sekolah. Pemerintah melalui APBN telah menyediakan biaya operasional sekolah yang dikenal dengan Biaya Operasional Pemeliharaan (BOP) atau Operasional Pemeliharaan Fasilitas (OPF). Seiring dengan terjadinya krisis moneter, harga-harga kebutuhan operasional sekolah secara riil melonjak akibat dari pergerakan laju inflasi. Untuk mengatasi dampak krisis yang dikhawatirkan akan mengganggu kelancaran kegiatan belajar mengajar di sekolah maka pemerintah mengembangkan program baru yang bersifat crash program melalui program Jaring Pengaman Sosial (JPS) yaitu dengan pemberian dana operasional bagi sekolah atau yang disebut dengan Dana Bantuan Operasional (DBO). Pemberian DBO ini didasarkan pada indeks kemiskinan dan jumlah sekolah masing-masing wilayah. Selengkapnya .. |
| |
| MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL MEKANISME PELAKSANAAN PROGRAM BEASISWA DAN DBO DALAM ALOKASI DAN SELEKSI PENERIMA |
Penulis : Arti Dyah Woroutami
Sumber : |
| Hasil yang didapat pada monitoring dan evaluasi tahap pertama menunjukkan bahwa kinerja atau peran dari masing-masing anggota komite sangat menentukan tingkat efisiensi dan efektifitas dalam pelaksanaan program beasiswa dan DBO. Dampak yang timbul apabila peran atau kinerja dari anggota komite tidak memuaskan adalah : (i) tidak maksimalnya dana yang tersalurkan dalam jangka waktu pembayaran yang telah ditentukan, (ii) adanya salah sasaran penerima program yang dikarenakan data yang digunakan tidak atau kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya, dan (iii) diperolehnya windfall profit oleh PT. Pos Indonesia karena terjadinya pengendapan dana yang disebabkan terlambatnya daftar penerima program diterima oleh PT. Pos Indonesia dari pihak komite. Selengkapnya .. |
| |
| MONITORING DAN EVALUASI PELAKSANAAN JARING PENGAMAN SOSIAL PROGRAM PENANGGULANGAN DAMPAK KEKERINGAN DAN MASALAH KETENAGAKERJAAN (P D K M K) |
Penulis : Arti Dyah Woroutami
Sumber : |
| Pengaruh El Nino yang diikuti dengan krisis ekonomi mengakibatkan munculnya persoalan sosial bagi masyarakat di perdesaan dan perkotaan. Disamping mengakibatkan produksi tanaman pangan terganggu, dimasyarakat juga terjadi peningkatan penggangguran baik akibat kekeringan maupun karena krisis ekonomi yang mengakibatkan PHK. Pada akhirnya, muara dari kekeringan dan PHK yang berlangsung tentu akan berpengaruh terhadap pendapatan (daya beli masyarakat). Untuk mengatasi dampak sosial dari terjadinya PHK dan melonjaknya angka penganguran, maka dalam Tahun Anggaran 1998/1999 Departemen Tenaga Kerja meluncurkan crash program proyek padat karya, yang salah satunya adalah Proyek Penanggulangan Dampak Kekeringan dan Masalah Ketenagakerjaan (PDKMK). Selengkapnya .. |
| |
| STUDI DAMPAK KRISIS EKONOMI TERHADAP USAHA KECIL DAN MENENGAH DI SUB SEKTOR INDUSTRI PRODUK KEHUTANAN |
Penulis : Arti Dyah Woroutami
Sumber : |
| Akibat dari krisis ekonomi timbul sejumlah pengaruh pada kinerja usaha UKM subsektor industri hasil kehutanan pada bulan Juni 1998, antara lain : (i) terjadi peningkatan biaya produksi sekitar 86 persen di sentra produksi Sukoharjo dan 91 persen di sentra produksi Sidoarjo, yang disebabkan oleh peningkatan upah TK (akibat laju inflasi) dan biaya bahan baku (meningkatnya nilai tukar); (ii) terjadi peningkatan laba kotor di sentra produksi Sidoarjo sekitar 244 persen dan sentra produksi Sukoharjo sekitar 138 persen, akibat melemahnya nilai tukar; (iii) terjadi perubahan orientasi pasar menjadi 100 persen ekspor akibat penurunan daya beli masyarakat; (iv) proporsi penggunaan modal sendiri dan perbankan luar negeri lebih banyak karena meningkatnya suku bunga kredit perbankan dalam negeri. Selengkapnya .. |
| |
| Laporan Hasil Kajian Pembiayaan Fasilitas Kesehatan Kota Bogor |
Penulis : Bachrul Elmi
Sumber : |
| Kesehatan adalah salah satu faktor yang dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas masyarakat. Biaya-biaya yang diperlukan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat semakin mahal, namun anggaran biaya yang dialokasikan selalu kurang mencukupi. Disamping itu faktor-faktor seperti urbanisasi dan meningkatnya jumlah orang miskin perkotaan telah meningkatkan kebutuhan pelayanan kesehatan. Sebelum pelaksanaan otonomi daerah tahun 2001, sejumlah pembiayaan kesehatan dialokasikan melalui program Inpres Kesehatan. Dengan berlakunya otonomi daerah, kebutuhan pembiyaan kesehatan digabungkan ke dalam Dana Alokasi Umum, sehingga Pemerintah Daerah Kota Bogor juga menentukan prioritas dan program serta pembiayaannya untuk suatu tahun anggaran. Artinya bisa saja terjadi pergeseran prioritas pembiayaan yang lebih besar jumlahnya, yang misalnya disediakan untuk membiayai pembangunan prasarana jalan kota, pasar, terminal dan sebagainya. Selengkapnya .. |
| |
| Perkiraan Plafond Kredit Usaha Tani (KUT) Pada Tahun Penyediaan (TP) 1999/2000 |
Penulis : Brahmantio Isdijoso
Sumber : |
| Departemen Koperasi & PKM mengajukan anggaran untuk program KUT sebesar Rp 10,65,- triliun pada tahun anggaran 1999/2000. Angka tersebut lebih tinggi 20 persen dibandingkan dengan dana tahun anggaran 1998/1999. Jumlah tersebut sulit dipenuhi oleh APBN yang sedang menanggung banyak beban akibat krisis dan untuk mendorong pemulihan ekonomi. Seperti; restrukturisasi & rekapitalisasi sektor perbankan, program Jaring Pengaman Sosial (JPS) / pengentasan kemiskinan (poverty reduction), pemenuhan kewajiban pembayaran hutang luar negeri yang mengalami pembengkakan sebagai akibat krisis nilai tukar, dan pengamanan ketersediaan bahan pangan pokok. Selengkapnya .. |
| |
| Studi Alternatif Penerimaan dan Tarif Cukai Tembakau 2004 |
Penulis : Brahmantio Isdijoso
Sumber : |
| Selama ini kebijakan tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan lebih memperhatikan kepentingan penerimaan negara. Selama periode tahun 1997 – 2002 penerimaan cukai hasil tembakau naik hingga 4,7 kali lipat. Kenaikan tersebut dipicu oleh kenaikan HJE yang ditetapkan pemerintah sehingga angkanya rata-ratanya melonjak dari Rp. 73 per batang menjadi Rp. 331 per batang, yang pada sisi konsumen mengakibatkan berkurangnya konsumsi rokok. Implikasinya, perusahaan menurunkan volume produksi, mengurangi jumlah jam kerja buruh serta mengurangi pembelian bahan baku (tembakau dan cengkih) sehingga kesejahteraan buruh pabrik rokok merosot dan harga tembakau / cengkeh anjlok. Adanya trade off (pilihan) antara target finansial dan sasaran pencapaian lapangan kerja sektor industri rokok dan sektor hulunya (petani tembakau dan cengkih), merupakan dilema yang dihadapi dalam penetapan kebijakan cukai hasil tembakau. Selengkapnya .. |
| |
| Studi Dampak Penghapusan Subsidi BBM Terhadap Perekonomian, Efisiensi dan Peluang Usaha Bagi Pertamina |
Penulis : Brahmantio Isdijoso
Sumber : |
| Tampilnya sejumlah persoalan sebagai akibat dari pricing policy BBM yang dianut oleh Indonesia saat ini, menggugah kesadaran akan perlunya perubahan pricing policy BBM di Indonesia. Perubahan dalam kerangka long term pricing policy harus dilakukan secara bertahap, dengan mempertimbangkan existing condition pada setiap dimensi waktu. Selengkapnya .. |
| |
| Sinopsis Policy Paper Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Fisik Daerah - 2000 |
Penulis : Almizan Ulfa
Sumber : |
| Rekomendasi Kebijakan, Pertegas kewenangan dan tanggung jawab daerah Prioritas utama yang harus diselesaikan adalah mempertegas kewenangan Daerah (expenditure assignments). Pembiayaan mengikut dibelakangnya (money follow functions). Beberapa model disajikan. Berikan kewenangan pemajakan yang mencukupi Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan mobilisasi dana domestik secara efisien. Beberapa jenis pajak yang direkomendasikan untuk diserahkan ke Daerah, disajikan. Terbitkan sanksi atas penggalian sumber-sumber distortif Daerah yang masih melakukan kegiatan penggalian sumber-sumber sendiri yang distortif perlu diberikan sanksi dengan pengurangan alokasi DAU, misalnya. Terbitkan mekanisme dan prosedur partisipasi Penciptaan mekanisme dan prosedur partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi masyarakat membuka peluang terhindarnya pengalokasian anggaran yang tidak baik, di satu sisi, dan terpenuhinya pembiayaan infrastruktur fisik daerah secara efisien, di lain sisi. Salah satu best entry points adalah terbukanya aksesibilitas publik terhadap dokumen-dokumen: (Rancangan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( R )(APBD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Daerah. Selengkapnya .. |
| |
| Sinopsis Policy Paper Alternatif Pembiayaan Infrastruktur Fisik Daerah |
Penulis : Almizan Ulfa
Sumber : |
| Pertegas kewenangan dan tanggung jawab daerah. Prioritas utama yang harus diselesaikan adalah mempertegas kewenangan Daerah (expenditure assignments). Pembiayaan mengikut dibelakangnya (money follow functions). Beberapa model disajikan. Berikan kewenangan pemajakan yang mencukupi Salah satu tujuan otonomi daerah adalah meningkatkan mobilisasi dana domestik secara efisien. Beberapa jenis pajak yang direkomendasikan untuk diserahkan ke Daerah, disajikan. Terbitkan sanksi atas penggalian sumber-sumber distortif Daerah yang masih melakukan kegiatan penggalian sumber-sumber sendiri yang distortif perlu diberikan sanksi dengan pengurangan alokasi DAU, misalnya. Terbitkan mekanisme dan prosedur partisipasi Penciptaan mekanisme dan prosedur partisipasi masyarakat sangat penting. Partisipasi masyarakat membuka peluang terhindarnya pengalokasian anggaran yang tidak baik, di satu sisi, dan terpenuhinya pembiayaan infrastruktur fisik daerah secara efisien, di lain sisi. Salah satu best entry points adalah terbukanya aksesibilitas publik terhadap dokumen-dokumen: (Rancangan) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ( R )(APBD) dan Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) Daerah. Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Kaji Ulang Insentif Fiskal di Kawasan Timur Indonesia Studi Kasus : Kapet Pare-Pare dan Kapet Batu Licin |
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber : |
| Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilaksanakan, maka hal-hal yang perlu disampaikan antara lain: (i) Insentif fiskal yang diberikan pemerintah dalam rangka mengundang investor asing bukan hal yang pokok bagi investor. Insentif yang diperlukan investor adalah insentif non fiskal antara lain: jaminan keamanan berusaha di KTI, peraturan daerah (Perda) yang dapat menciptakan high cost bagi investor, dan tekanan-tekanan sosial politik dari daerah setempat. Contoh peraturan daerah yang menggangu saat ini adalah pajak penerangan jalan umum (PPJU) bagi perusahaan yang sangat besar (sekitar 6%), padahal listrik yang digunakan berasal dari perusahaan sendiri Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Kebijakan Insentif Fiskal dan Non Fiskal Terhadap Kawasan Pengembangan Ekonomi Terpadu di Kawasan Timur Indonesia |
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber : |
| Kunci keberhasilan pembangunan di KTI tidak hanya tergantung dengan insentif fiskal, akan tetapi juga tergantung dari peranan pemerintah daerah setempat dalam memberikan insentif non fiskal, yaitu: penyediaan SDM yang berkualitas, lokasi usaha/industri yang strategis, infrastruktur yang memadai, jaminan keamanan berusaha dan memiliki pusat promosi sesuai dengan standar yang dibutuhkan investor dan dunia luar. Selengkapnya .. |
| |
| Kajian Beban dan Kebijakan Subsidi Listrik Tahun 2004 - 2005 |
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber : |
| Untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi beban keuangan negara, subsidi listrik dikurangi secara bertahap, namun dengan tetap melindungi masyarakat berpenghasilan rendah. Hal itu sesuai dengan perkembangan terakhir dalam berbagai pembahasan masalah kebijakan subsidi antara pemerintah dengan DPR-RI, di mana subsidi tetap akan diberikan khususnya kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan, dan diarahkan ke bentuk subsidi langsung kepada masyarakat Selengkapnya .. |
| |
| Studi Dampak Penghapusan Subsidi Listrik Terhadap Kinerja Sektor Riil Studi Kasus : Industri Tekstil/Garment |
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber : |
| Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pasokan listrik dimasa yang akan datang akan mengalami krisis. Pemerintah perlu memikirkan jalan terbaik untuk membantu pendanaan dalam investasi baru dan jalur-jalur transmisi untuk memenuhi kebutuhan listrik. Dengan mengundang investor swasta merupakan salah satu cara yang baik untuk investasi, akan tetapi iklim usaha yang kondusif, jaminan keamanan berusaha dan regulasi yang konsisten merupakan faktor kunci keberhasilan mengundang investor Selengkapnya .. |
| |
| ANALISIS FAKTOR-FAKTOR PENGHAMBAT UKM PRODUSEN EKSPORTIR DAN UKM INDIRECT EKSPORTIR DI SUBSEKTOR INDUSTRI KERAMIK DALAM MELAKUKAN EKSPOR |
Penulis : Agunan P. Samosir
Sumber : |
| Dalam kondisi perekonomian Indonesia yang tidak menentu mengakibatkan perusahaan-perusahaan besar mengalami kebangkrutan dan kehancuran. UKM PE dan UKM IE, justru dapat bertahan dan menghasilkan devisa. Disamping itu, sektor UKM melalui perannya mampu menjadi penggerak perekonomian daerah/lokal dalam penciptaan lapangan kerja dan lapangan usaha baru. Untuk itu, ada beberapa langkah yang kiranya yang perlu ditempuh pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan sektor riil pada UKM yang bergerak di industri kerajinan khususnya produk keramik, dan produk rotan Selengkapnya .. |
| |
| xxx |
Penulis : xxx
Sumber : xxx |
| xxx Selengkapnya .. |
| |
| Dampak Krisis Ekonomi terhadap Usaha Kecil dan Menengah di Subsektor Industri Pengolah Hasil Hutan |
Penulis : Abdurrahman, Lokot Zein Nasution
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.3 |
| Krisis ekonomi membawa dampak yang berbeda-beda dalam konteks sektoral, spasial maupun skala usahanya. Sektor-sektor yang cenderung berbasis pada sumber daya lokal tentunya akan berbeda dengan sektor-sektor ekonomi berkandungan impor tinggi. Selain itu, intensitas dampak krisis juga tergantung dari sumber permodalan dan orientasi pasarnya karena seperti diketahui bahwa krisis ekonomi Indonesia paling tidak diindikasikan oleh gejolak pasa tiga variabel ; nilai tukar rupiah, laju inflasi dan suku bunga perbankan. Secara makro gejolak pada tiga variabel terebut telah menyebabkan kontraksi perekonomian sebesar 13 persen. Sementara secara mikro gejolak tersebut tertransmisi melalui mandegnya impor bahan baku dan penolong bagi sektor industri, rendahnya daya beli masyarakat dan mandegnya sektor kredit perbankan. Paper ini dimaksudkan untuk melihat pada level mikro dampak gejolak tiga variabel tersebut terhadap kinerja UKM dan sekaligus mencoba melihat seberapa cepat gejolak tersebut berpengaruh pada kinerja usaha UKM dalam hal ini UKM di sebsektor industri pengolah hasil hutan. Selengkapnya .. |
| |
| Kajian terhadap Pengembangan Perkotaan (Urban Development Study) Studi Kasus Kotip Bontang |
Penulis : Bachrul Elmi
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Pengembangan suatu kota dapat saja terjadi secara alami (natural) atau direncanakan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan keuangan pemerintah kota. Pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana suatu perkotaan seperti air bersih, jalan kota,kebersihan, sampah, perumahan dan fasilitas yang lainnya, sebagian besar telah dilakukan dan dibiayai oleh pemerintah pusat. Padahal prasarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di daerah dimana sumber dana untuk pembiayaannya pun berasal dari sumber-sumber daya yang ada di daerah. Kondisi demikian telah menyebabkan terjadinya kesenjangan dalam pembangunan perkotaan dan menimbulkan rasa kurang puas dan ketidakadilan bagi masyarakat daerah. Gema reformasi serta terbitnya undang-undang otonimi daerah No. 22 dan 25 Tahun 1999 telah menimbulkan suatu gerakan dari daerah-daerah untuk menuntut keadilan atas perimbangan keuangan dan pembangunan yang selama ini dilaksanakan secara sentralistis. Kabupaten Kutai yang kaya sumber daya alam akan dikembangkan menjadi tiga daerah otonom. Tingkat II (UU No. 47/`999) yaitu Kutai Barat, Kutai Timur dan Kodya Bontang. Hasil Studi Lapangan menunjukkan adanya perbedaan perkembangan bagian kota moderen yang dibangun oleh perusahaan BUMN dengan baian kota yang berkembang secara tradisional. Agar kota ini dapat tumbuh berimbang perlu disusun suatu rencana kebutuhan yang didukung oleh kemampuan keuangan pemerintah daerah kodya Bontang. Selengkapnya .. |
| |
| Studi Pengembangan Perkotaan (Urban Development Study) dalam Rangka Otonomi Daerah, Studi Kasus : Kota Prabumulih |
Penulis : Drs. Bachrul Elmi, M.M
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.4 |
| Pengembangan perkotaan di Indonesia telah menjadi perhatian pemerintah sejak tahun 1980-an yaitu dengan adanya program-program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program), program penyediaan air bersih di beberapa kota (urban water supply), transportasi kota, persampahan dan lain-lain. Tindakan demikian itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari pertumbuhan perkotaan. Kota adalah tempat bermukimnya warga kota (citizen) karena itulah yang paling esensial adalah faktor manusianya dimana mereka perlu memperoleh pelayanan secara layak. Menurut Wirth (1979) kota sebagai pusat pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang-orang yang heterogen status sosialnya oleh sebab keadaannya yang demikian itulah hubungan sosial antar warga menjadi longgar, acuh dan bersifat impersonal (impersonal relations). Permasalahannya adalah bagaimana membangun kota masa depan seperti kota Prabumulih yang sedang tumbuh agar konsentrasi pemukiman di kota ini membawa manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Artinya jangan sampai terjadi salah urus (mis management) dalam pengelolaan kota tersebut. Gerakan reformasi menghendaki suatu paradigma baru dalam pola berpikir dan berprilaku dan momentum ini didukung pula oleh kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah otonomi kota. Selengkapnya .. |
| |
| Dampak Kenaikan Upah Minimum (UM) terhadap Ketenagakerjaan di Sektor Industri "Suatu Pendekatan CGE dengan Aplikasi Indorani" |
Penulis : Evi Subardi
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Dalam kondisi makroekonomi yang masih belum stabil benar yang ditandai dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah, merosotnya nilai tukar mata uang rupiah dan tingkat inflasi yang merambah pada semua komoditi sehingga menyebabkan banyak industri yang tidak mampu melangsungkan usahanya atau memilih untuk menutup pabriknya. Namun di sisi lain, pemerintah mengusulkan untuk meningkatkan kebijakan upah minimum (UM) rata-rata sebesar 16,07%. Kemungkinan kebijakan ini akan menyulitkan kelangsungan usaha dari industri, karena akan meningkatkan biaya tenaga kerja selama masa krisis ini berlangsung. Untuk itu, artikel ini ingin melihat seberapa besar dampak ekonomi yang akan terjadi pada sektor industri setelah diberlakukan kenaikan upah minimum (UM) terutama terhadap penyerapan tenaga kerja yang ditandai dengan peningkatan atau penurunan penyerapan tenaga kerja (PHK). Selengkapnya .. |
| |
| Penggunaan "Black Scholes Model" dalam Penilaian Obligasi Konvertibel sebagai Call Options (Sunnah Beli) |
Penulis : Hinsa Siahaan, SE, MBA dan Drs. A Hong
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.1 |
| Dua tema pokok yang ingin disampaikan dalam tulisan ini adalah pertama menyangkut '"teori penentuan harga option" yang diringkas dari tulisan Aswath Damodaran, dan kedua menyangkut aplikasi teori pada penilaian harga obligasi konvertibel yang dalam tulisan ini dianggap sama dengan call option atau sunnah beli. Dalam tulisan ini yang dapat dipelajari "bagaimana teori penentuan harga call option yang dikembangkan oleh Black and Scholes saat dipergunakan untuk menilai obligasi konvertibel yang diterbitkan sebuah perusahaan. Obligasi konvertibel yang dijadikan sebagai contoh kasus adalah obligasi konvertibel PT Bank Tamara yang diterbitkan 24 Juli 1999 dan akan jatuh tempo 12 Nopember 2006. Salah satu tujuan idiil tulisan ini adalah untuk mensosialisasikan konsep dasar derivatif di kalangan masyarakat Indonesia sehingga menciptakan lingkungan yang kondusif untuk mengembangkan pasar derivatif di Indonesia. Selengkapnya .. |
| |
| Analisa Kondisi Internal Petani dalam Rangka Pengembalian Kredit Usaha Tani (KUT) : dengan menggunakan Model Logit, Studi Kasus Propinsi Jawa Timur |
Penulis : Evi Subardi, SE
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.4 |
| In the beginning, agricultural credit scheme (KUT) is designing for helping farmer to get for suistainable capital for their activities. This reasons is also used for justified to give a capital until now. Unfortunately, this reason is also used for no necessary to pay back agricultural loan with the write off policy. This article tries to explore the farmer can or can't to pay back that loan. Profit models is used to support this argument. Selengkapnya .. |
| |
| Efektivitas Kebijaksanaan Pembelian 100% Saham oleh Investor Asing pada Bursa Efek Jakarta |
Penulis : Lokot Zein Nasution
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Dalam rangka mendorong pengembangan pasar modal, peranan investor asing sangat dibutuhkan. Beberapa hasil penelitian yang pernah dilakukan terbukti, bahwa peranan investor asing cukup signifikan dalam meningkatkan nilai dan frekuensi perdagangan saham serta kapitalisasi pasar di BEJ. Beberapa investor asing masih melihat adanya barrier berupa dibatasinya presentase saham yang harus dibeli/dimiliki investor asing. Bertitik tolak dari argumen tersebut, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk menghilangkan barrier tersebut (Keputusan Menteri Keuangan No. 455-KMK.01/1997). Sejauhmana efektivitas kebijakan ini merupakan hal yang perlu diketahui Menteri Keuangan dan sebuah penelittian telah dibuat untuk menjawabnya. Ternyata perbedaan/dampaknya tidak signifikan baik terhadap frekuensi perdagangan, ISHG maupun kapitalisasi pasar. Selengkapnya .. |
| |
| Kaitan Antara Hutang Luar Negeri dengan Beban Ekonomi |
Penulis : Makmun Sya'dullah
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.2 |
| Artikel ini menganalisis hutang luar negeri Indonesia baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun swasta dalam kaitannya dengan beban ekonomi yang ditimbulkan dengan menggunakan model net margin yang dikembangkan oleh Liviatan. Hasil analisis menunjukkan bahwa pada tahun 1996 total pembayaran cicilan hutang berdasarkan pembukuan telah mencapai 13,72% dari surplus consumption, surplus investment dan surplus foeign exchange reserves. Selengkapnya .. |
| |
| Daya Saing Indonesia di Masa Krisis |
Penulis : Makmun Sya'dullah
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.4 |
| Tulisan ini dimaksudkan untuk membahsa daya saing ekspor Indonesia di masa krisis. Secara teoritis turunnya nilai tukar rupiah terhadap US dollar sebagai akibat krisis ekonomi yang berkepanjangan dapat meningkatkan ekspor karena harga-harga produksi Indonesia dinilai dengan US dollar akan semakin murah. Akan tetapi kenyataan menunjukkan bahwa ekspor Indonesia turun drastis, hanya ekspor komoditi agroindustri dan agrobisnis yang mengalami peningkatan. Kondisi ini dapat terjadi karena struktur industri Indonesia terlalu bertumpu pada bahan baku impor, akibatnya ketika nilai tukar rupiah anjlok terhadap US dollar, maka impor juga terkena dampak yang cukup significant. Untuk memperbaiki kinerja ekspor pada masa yang akan datang, maka perlu penciptaan lingkungan usaha yang kondusif dan mendukung, reformasi di bidang perdagangan; dan mengurangi bahkan membebaskan semua aturan yang menghambat ekspor atau menciptakan hight cost yang berakibat produk Indonesia kehilangan daya saing. Selengkapnya .. |
| |
| Persiapan Kecamatan Tarutung sebagai Dati II Baru : Tinjauan Data 1996 |
Penulis : Muller Sagala
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.1 |
| Kecamatan Tarutung yang merupakan bagian dari Kabupaten Tapanuli Utara, mengandalkan hasil pertaniannya dan ditambah hasil sektor jasa berupa penghasilan dari gaji pegawai, harus mengupayakan sektor lainnya yang masih belum tergalim secara optimal. Misalnya saja kecamatan Tarutung dapat mengolah bahan baku hasil alam menjadi produk yang mempunyai nilai tambah sehingga siap dijual ke pasar. Hasil alam berupa kemenyan dapat diolah lebih lanjut demikian juga potensi hasil alam berupa kemiri dan hasil alam lainnya. Terlebih lagi didukung dengan letak kecamatan Tarutung yang merupakan daerah lintas Sumatera dan daerah persinggahan melalui Sipirok. Usaha ini dimaksud untuk meningkatkan PAD kecamatanTarutung. Selengkapnya .. |
| |
| Proyeksi Kota batam : Kesiapan Tenaga Kerja dalam Menyikapi Otonomi Daerah |
Penulis : Muller sagala
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Kewenangan untuk mengelola sumber daya nasional yang tersedia di daerah telah diberikan sepenuhnya kepada Pemerintah Daerah Tingkat II sebagaimana disebut pada pasal 10 UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kewenangan tersebut Pemda TK. II diharapkan dapat menciptakan ekonomi daerah dan keuangan daerah yang sehat sehingga mampu membelanjai kebutuhan biaya operasional maupun biaya pembangunannya. Bagi Pemda Tk. II yang selama ini APBD-nya tergantung dari bantuan pemerintah pusat, tentu akan mendapatkan kesulitan dalam mendapatkan modal kerja. Disamping itu kesiapan tenaga kerja juga harus menjadi perhatian pemerintah daerah dalam mempersiapkan penyelenggaraan otonomi daerah. Selengkapnya .. |
| |
| Perbandingan Perhitungan Nilai Tukar Nominal Rupiah |
Penulis : Ni Made Rooskareni
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Studi ini dilakukan dengan menggunakan data tahunan dari 1980 sampai dengan 1998 dan memberikan dua kesimpulan utama. Pertama, perkembangan perdagangan internasional Indonesia yang digunakan sebagai alat penimbang dalam perrhitungan nilai tukar multilateral menunjukkan bahwa terjadinya peningkatan penyebaran yang cukup berarti. Kedua, perhitungan nilai tukar dengan menggunakan metode bilateral dan multilateral memberikan hasil yang berbeda. Perbedaan ini membuka kemungkinan perbedaan kesimpulan yang cukup signifikan apabila variabel nilai tukar nominal digunakan sebagai salah satu explanatory variable-nya dalam menganalisa variabel dependen ekonomi lainnya seperti inflasi, suku bunga dan sebagainya. Singkatnya, metoda pengukuran suatu variabel dapat sangat mempengaruhi hasil akhir suatu studi. Selengkapnya .. |
| |
| "Fiscal Policy Before and After The 1997 Crisis : Case of Indonesia" |
Penulis : Ni Made Rooskareni
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.V No.1 |
| This study examines the pursuant of fiscal policy by the government of Indonesia covering the period of 1984-2001, there by incorporating the periods before and after the 1997 crisis. The evidence shows that the government of Indonesia in most of the years covered in the study has run surpluses both measured by the current account, and the primary balance. In addition, the government of Indonesia ran surpluses in the overall balance since in 1990 and in 1997 it started to run deficit and the deficits have been widened. Thus, by any one of these measures, before the crisis Indonesia conducted conservative and prudent fiscal management. In addition, the tight fiscal policy might somewhat cool down the economy. Running deficits when the economy is in recession is inevitable and justifiable mostly due to the stabilization mechanism is at work and the non-discretionary part of the fiscal policy. Selengkapnya .. |
| |
| Upaya Peningkatan Manfaat Pensiun Bagi Pensiunan Pegawai Negeri |
Penulis : Evi Subardi, SE
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.2 |
| Untuk mewujudkan aparatur negara yang bersih dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas pemerintahan dan pelayanan masyarakat dengan baik, tidak cukup hanya dengan membangun SDM saja, misalnya pendidikan dan latihan, tetapi perlu dipertimbangkan mengenai tingkat kesejahteraan aparatur yang bersangkutan. Timbulnya kasus pelanggaran dan penyelewengan dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan, misalnya kolusi, korupsidan nepotisme (KKN) merupakan satu indikator yang menandakan adanya ketidaksesuaian antara beban tugas dan tingkat kesejahteraan yang diterima oleh aparatur negara tersebut. Tingkat kesejahteraan yang dimaksud adalah sejahtera kini dan nanti, artinya sejahtera kini adalah yang masih aktif bekerja, misalnya peningkatan TPP, penyesuaian gaji pokok, tunjangan khusus (TKPKN) serta sejahtera nanti adalah setelah pegawai negeri tersebut pensiun. Artikel ini lebih memokuskan pada masalah-masalah kesejateraan setelah pegawai memasuki usia pensiun, terutama bagi pegawai negeri. Selengkapnya .. |
| |
| Profil Perkembangan APBN 1999/2000 : Kuartal 1 dan 2 |
Penulis : Heru Subiyantoro
Sumber : Kajian Ekonomi & keuangan Vol.III No.4 |
| Perkembangan APBN Quartal 1 dan 2 lebih banyak dilatarbelakangi oleh perkembangan masalah politik yang terjadi di tanah air, terlebih unruk Quartal 2 ditandai oleh kasus Bank Bali, Paris Club, dan Timor Timur. Kasus Bank Bali terkait erat dengan besarnya biaya bank recaptalization dan masih diperberat adanya dugaan skandal politik di dalamnya. Paris Club terkait dengan masalah beban pinjaman luar negeri, sementara isu Timor Timur terkait pula dengan beban APBN yang selama ini ditanggung pemerintah. Hal-hal seperti hutang luar negeri, subsidi, dan biaya rekapitalisasi tetap merupakan inti persoalan APBN 1999/2000. Selengkapnya .. |
| |
| Catatan Seputar Pelarian Modal (Capital Flight) |
Penulis : Heru Wibowo
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.1 |
| Pelarian dana-dana yang dipicu oleh krisis nilai tukar yang menimpa Indonesia telah meninggalkan luka menganga dalam perekonomian. Pemerintahan lama harus lengser dan rakyat harus bersusah payah dihimpit kesulitan ekonomi. Terbentuknya pemerintahan baru menumbuhkan harapan akan kembalinya dana-dana yang sekian lama diparkir di luar negeri. Dengan dana-dana tersebut diharapkan perekonomian dapat diperbaiki sehingga rakyar tidak harus menjadi pribadi-pribadi agresif yang menghalalkan segala cara demi perut. Sisi lain, kembalinya dana-dana dalam jumlah besar dan tak jarang spekulatif sifatnya, telah memunculkan kekhawatiran akan dampak negatif yang ditimbulkan. Kekhawatiran itu antara lain inflasi, over valued rupiah dan kemungkinan terulangnya krisis nilai tukar babak kedua akibat pelarian dana ke luar negeri. Rezim devisa bebas yang dianut Indonesia sangat memungkinkan hal tersebut terjadi. Untuk mencegah terulangnya hal yang sama maka akuntabilitas dan transparansi kebijaksanaan pemerintah menjadi point penting. Selengkapnya .. |
| |
| Risiko Bank dan Ketentuan Rasio Kecukupan Modal (CAR) 8 % |
Penulis : Hinsa Siahaan
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Pemerintah harus menurunkan batas rasio kecukupan modal (CAR) perbankan dari 4% menjadi 3% agar kredit perbankan dapat mengalir ke sektor riil, sehingga target pertumbuhan ekonomi 3,8% dapat tercapai. Soegeng Sarjadi, Ketua Komite Pemulihan Ekonomi Nasional (KPEN) Kadin, mengatakan dengan adanya batas minimal capital adequacy ratio (CAR) sebesar 4% sangat mempersulit sektor riil mendapatkan kucuran kredit dari perbankan. Padahal dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang dicanangkan pemerintah dalam RAPBN sebesar 3,8% sangat tergantung berjalannya sektor riil, tuturnya pekan lalu. Dari sudut kepentingan memajukan sektor riil kemungkinan pernyataan tersebut di atas dapat diterima. Namun dari sudut perbankan sendiri yang dihadapkan dengan berbagai risiko, kiranya perlu dipertimbangkan bahwa pemenuhan persyaratan CAR sebesar 4% pun masih jauh dari ketentuan kecukupan permodalan yang dicanangkan oleh BIS (Bank for International Settlement) sebesar 8%. Ketentuan CAR adalah hanya salah satu pedoman untuk menghindari risiko solvency sebagai salah satu risiko yang harus dihadapi perbankan. Tujuan tulisan ini adalah menjelaskan secara deskriptif berbagai risiko perbankan serta latar belakang timbulnya ketentuan CAR sebesar 8% yang dicanangkan di Tokyo Juli 1988. Selengkapnya .. |
| |
| Upaya Peningkatan Produktivitas Peneliti Melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi |
Penulis : Muller Sagala
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.III No.2 |
| Produk penelitian yang sesuai dengan target haruslah didukung dengan data dan profesionalisme peneliti itu sendiri. Profesionalisme peneliti dimulai dari dalam pribadi peneliti itu sendiri ditambah dengan faktor eksternal. Data dan informasi adalah sebagian dari faktor eksternal yang seharusnya selalu dekat dengan pelaku penelitian. Semakin jauh jarak relatif antara peneliti dengan data yang dicari maka biaya penelitian akan semakin besar. Sementara masih banyak peneliti yang merasa kesulitan mencari data dan informasi baik itu disebabkan karena kekurangan alat bantu penelitian ataupun faktor-faktor lainnya. Pencarian data dan informasi juga membawa konsekuensi penambahan dana dan pengorbanan sumber daya yang lainnya. Salah satu upaya untuk menekan biaya operasional peneliti adalah memanfaatkan teknologi informasi untuk membentuk pusat basis segala data agar selalu siap, tersedia dan dekat dengan peneliti, mudah diakses, cepat dan selalu up-to-date. Analisis rancangan kebutuhan alat-alat penelitian berupa pusat basis data ini baru merupakan suatu studi awal. Selengkapnya .. |
| |
| Studi Perbandingan Penentuan Harga Bahan Bakar Minyak (Petroleum Product Pricing Policy) di berbagai Negara sebagai Acuan Menghitung Kembali Subsidi di Indonesia |
Penulis : Noeroso L. Wahyudi, SE, MA
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.1 |
| Menjelang akhir tahun 1999 merebak isu yang sensitif yakni kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) di dalam negeri khususnya solar, minyak tanah dan premium. Kenaikan harga BBM harus segera dilakukan pemerintah mengingat subsidi yang ditanggung APBN meningkat drastis sejak tahun anggaran 1997/1998. Untuk itu perlu dikaji alasan lain yang bisa digunakan secara umum dan secara ilmiah. Dalam kajian ilmiah ini perlu diperbandingkan harga BBM, metode penentuan dan perkembangan kebijaksanaan penentuan harga di berbagai negara. Selain perlu dikemukakan kenaikan dan jenis subsidi di Indonesia. Pada akhirnya pada masa mendatang antisipasi kebijaksanaan dalam penentuan harga BBM bisa diharapkan mengatasi dua kepentingan yang berbeda yakni antara untuk melindungi masyarakat yang tidak mampu dan meningkatkan pembangunan secara nasional relatif lebih baik. Selengkapnya .. |
| |
| Potensi Dampak Penjualan Obligasi Pemerintah : Pendekatan Makroekonomi |
Penulis : Ni Made Rooskareni
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.4 |
| Tulisan ini menganalisa pengaruh yang mungkin timbul sebagai akibat diperkenankannya bank-bank yang direkapitalisasi pemerintah untuk menjual obligasi pemerintah yang dimilikinya. Kemungkinan pengaruh dari penjualan obligasi tersebut atas perekonomian nasional dianalisa dengan menggunakan teori ekonomi klasik, the Ricardian equivalence theorem, dan teori Keynesian. Selanjutnya, secara ringkas ditinjau pula aspek politik ekonominya. Pembahasan tulisan ini menunjukkan bahwa kemungkinan besar dampak penjualan obligasi pemerintah mengikuti prediksi model Keynesian, yaitu akan meningkatkan suku bunga dan output. Akan tetapi, prediksi ini sangat dipengaruhi juga oleh terbentuk tidaknya pasar obligasi pemerintah dan apakah otorita moneter akan menempuh kebijakan yang akomodatif ataukah independent dari kebijakan fiskal. Kondisi sosial dan politik serta kebijakan otorita moneter dapat mengakibatkan pasar obligasi tidak terbentuk sebagaimana yang diharapkan dan kalaupun terbentuk, maka dampaknya secara keseluruhan dapat positif ataupun negatif. Namun, kondisi sosial dan politik yang kondusif, adanya kepastian hukum, serta kebijakan moneter yang independent dapat membantu terciptanya dampak yang positif terhadap perekonomian nasional sebagai akibat penjualan obligasi pemerintah dalam jangka pendek. Untuk jangka panjang, penentu utama suksesnya perekonomian nasional adalah suksesnya sektor ekonomi swasta dalam menghadapi perkembangan dunia yang makin kompetitif. Kebijakan pemerintah yang tepat waktu dan tepat guna di berbagai sektor hanyalah merupakan fasilitator dalam menciptakan sektor swasta yang kompetitif. Selengkapnya .. |
| |
| Potret Kesiapan Indonesia dalam Menyikapi E-Commerce sebagai Peluang Bisnis Abad 21 |
Penulis : Purwoko
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Pemanfaatan teknologi komputer dan telekomunikasi semakin berkembang sejak diperkenalkannya internet. Berbagai inovasi produk software yang berbasis internet seperti e-mail, FTP, Telnet dan WWW memberikan berbagai kemudahan bagi penggunanya untuk memperolej informasi dari pihak lain melalui internet, tanpa mengenal hambatan ruang dan waktu. E-Commerce merupakan kegiatan bisnis yang memanfaatkan internet sebagai sarana utamanya. Internet dimanfaatkan untuk melakukan penawaran produk, melakukan transaksi jual beli, melakukan pembayaran dan sebagainya. Pada saat ini e-commerce telah mulai diminati banyak orang, dan diperkirakan akan booming. Kemudian dibahas beberapa tahun mendatang. Bagaimanakah kesiapan Indonesia dalam menyikapi peluang bisnis tersebut? yang ada di Indonesia pada saat ini. Dengan Paper ini membahas peringkat serta kondisi ideal yang diperlukan agar e-commerce dapat dilaksanakan dengan baik pula kondisi pendekatan analisis SWOT studi ini merumuskan strategi yang seyogyanya dilakukan oleh pemerintah dan pengusaha Indonesia untuk membangun e-commerce yang handal, dengan melibatkan pengusaha Indonesia sebagai pemeran utama dalam e-commerce di Inonesia. Studi ini menyimpulkan bahwa saat ini belum banyak individu atau pengusaha Indonesia yang memanfaatkan e-commerce. Untuk mengantisipasi saat booming yang yang diperkirakan akan terjadi pada beberapa tahun mendatang perlu adanya pembangunan infrastruktur yang memadai agar e-commerce dapat beroperasi dengan baik, serta perlu adanya peraturan yang jelas, agar pelaku bisnis, baik dari dalam maupun luar negeri tidak ragu-ragu untuk melakukan transaksi dengan pebisnis Indonesia. Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Penyimpangan Kebijakan Alokasi Operasi Pasar Khusus Beras dan Implikasinya Terhadap Kebocoran Dana JPS : Studi Komparatif di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Gunung Kidul |
Penulis : Romulus Manurung
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.III No.4 |
| Tulisan ini merupakan hasil penelitian tentang pelaksanaan program Operasi Pasar Khusus (OPK) beras di 2 daerah sampel penelitian; kabupaten Karawang dan kabupaten Gunung Kidul. Sehubungan dengan terjadinya perbedaan yang kontras dalam pelaksanaan program alokasi beras kepada kelompok sasaran; keluarga prasejahtera (KPS) di kedua kabupaten, maka hal ini telah menimbulakan kesalahan sasaran (target error) yang berbeda, baik pada program alokasi 10 Kg/KK/bulan maupun pada alokasi 20 Kg/KK/bulan. Permasalahan utama yang ditemukan adalah meningkatnya target error di kabupaten Karawang sebagai akibat rendahnya kualitas manajemen pengelolaan OPK beras di kabupaten tersebut, akan tetapi hal serupa tidak ditemukan di kabupaten Gunung Kidul. Untuk menganalisis penyimpangan dan manfaat kebijakan alokasi beras kepada KPS di kedua kabupaten tersebut, maka analisis komparatif dilakukan melalui pendekatan; (I) institusi penyelenggara OPK beras, dan (ii) kelompok sasaran. Dalam penelitian ini, ada 3 jenis analisis yang digunakan. Pertama, analisis target error dan implikasinya terhadap kebocoran dana JPS. Kedua, analisis solusi penyimpangan kebijakan alokasi OPK beras terhadap kelompok sasaran. Ketiga, analisis dampak perubahan kebijakan OPK beras terhadap pemenuhan kebutuhan konsumsi KPS per bulan. Selengkapnya .. |
| |
| Dampak Krisis Perbankan terhadap Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan : Aplikasi Structural Path Analysis pada SAM Indonesia |
Penulis : Sigit Setiawan, S.T, Agunan Paulus Samosir, SE
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.V No.1 |
| One of the policies taken by government to control the crash of rupiah in 1998 was high interest rate policy. But, the cost of that policy was the crash of banking sector caused by the negative spread. As a consequence, the operations of many banks were stopped (liquidated). Another effect caused by the high interest rate policy s the stuck of credit to real sector. This paper is intended to analyze how the impact transmissions of banking sector crisis on each economic agent using Social Accounting Matrix (SAM) approach. Based on the analysis result, the kind of economic agent getiing the hardest hit of banking crisis is firms, especially on real estate and construction sector. While on household group, the household close to financial sector which suffers the hardest hit, those are urban rich household and rural rich household. On worker group, the hardest hit impact of bankking crisis is suffered by skillful workers, those are clerical workers, not only in banking sector but also in sectors which are also affected by bankingcrisis. Selengkapnya .. |
| |
| Peran Strategis Teknologi Informasi Untuk Mengatasi Masalah JPS : Suatu Studi Kasus |
Penulis : Purwoko, Agunan P. Samosir
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.2 |
| Krisis ekonomi dan moneter yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa dampak negatif yang sangat besar terhadap perkembangan perekonomian Indonesia. Dalam rangka menanggulangi dampak krisis, pemerintah Indonesia dengan dibantu Bank Dunia meluncurkan program Jaring Pengaman Sosial (JPS), yang dimaksudkan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak krisis untuk bangkit dan menjalankan kembali roda perekonomiannya. Namun pada pelaksanaannya, program JPS banyak menghadapi kendala, yang antara lain disebabkan kurangnya sosialisasi, kurangnya persiapan pada sistem distribusi dan sistem monitoring, kurangnya transparansi dalam pengelolaan program, serta adanya kasus-kasus penyelewengan dalam pelaksanaan distribusi dana JPS. Paper ini menganalisa masalah-masalah yang timbul dalam pelaksanaan program JPS dalam rangka mencari pokok masalah yang dihadapi oleh program JPS, kemudian menetapkan satu tujuan untuk mengatasi pokok masalah yang ada serta menetapkan kegiatan-kegiatan yang perlu dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. analisa selanjutnya adalah mengidentifikasi peran strategis yang dapat disumbangkan oleh teknologi informasi pada setiap kegiatan yang telah ditetapkan. Paper ini menyimpulkan bahwa teknologi informasi dapat berperan strategis untuk mengatasi masalah-masalah yang ada, antara lain melalui pembangunan sistem aplikasi dan homepage. Sistem aplikasi dimaksudkan sebagai alat bantu untuk meningkatka distribusi dana JPS, antara lain dengan membangun sistem perencanaan, sistem realisasi kegiatan, serta sistem monitoring kegiatan pengelolaan program JPS. Homepage dapat dipakai sebagai sarana untuk meningkatkan sosialisi program JPS, meningkatkan transparansi pengelolaan program JPS, serta meningkatkan efisiensi dalam pengawasan pelaksanaan program JPS. Mengingat luasnya cakupan sistem secara keseluruhan, disarankan agar pembangunan sistem informasi JPS secara bertahap Selengkapnya .. |
| |
| Dampak Penghapusan Larangan Ekspor CPO : Suatu Analisa Teoritis |
Penulis : Ni Made Rooskareni
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.2 |
| Studi teoritis ini menemukan bahwa perubahan kebijakan pemerintah dari larangan ekspor suatu komoditi menjadi diperbolehkan mengekspor tidak menjamin terciptanya dampak positif terhadap perekonomian Indonesia. Dampak perubahan kebijaksanaan pemerintah sangat tergantung pada kebijakan baru yang menggantikan kebijakan lama atau yang sedang berlaku. Perubahan kebijakan dari larangan ekspor menjadi diperbolehkan mengekspor dengan pajak ekspor maksimal (prohibitive export tax rate) dan pemberian subsidi atas konsumsi komoditi tersebut akan memberikan dampak negatif yang paling tinggi terhadap perekonomian nasional. Semakin kecil subsidi, semakin kecil dampak negatif yang terjadi. Semakin kecil tarif pajak ekspor, semakin besar dampak positif yang terjadi. Dampak positif maksimal dapat dicapai apabila larangan ekspor diganti dengan diperbolehkan mengekspor secara bebas. Selengkapnya .. |
| |
| Dampak Kontraksi Sektor Konstruksi selama Krisis Ekonomi terhadap Kesejahteraan dan Ketenagakerjaan : Aplikasi Structural Path Analysis pada Social Accounting Matrix (SAM) Indonesia |
Penulis : Abdurrahman
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Krisis ekonomi Indoneia yang berlangsung sejak pertengahan tahun 1997 telah membawa dampak yang berbeda-beda pada masing-masing sektor ekonomi baik dari segi arah, intensitas, maupun cakupan dampaknya. Dari sembilan sektor ekonomi Indonesia berdasarkan parah terkena krisis, dimana mengalami kontraksi paling dalam mencapai 39,74%. Dari segi cakupan dampak yang ditimbulkan, sektor konstruksi mempunyai implikasi dampak yang cukup luas terutama berkaitan dengan ketenagakerjaan dimana seperti diketahui selama ini sektor ini mempunyai kontribusi pada penyerapan tenaga kerja yang cukup besar. Demikian pula implikasinya pada sektor-sektor lain. Paper ini dimaksudkan untuk melihat dampak kontraksi sektor konstruksi akibat krisis terhadap kesejahteraan masyarakat dan ketenagakerjaan dengan menggunakan model analisis struktur jalur (structural path analysis = SPA) pada SAM Indonesia. Dengan menggunakan model SPA akan dapat diketahui jalur dampak kontraksi sektor konstruksi pada setiap agen/pelaku ekonomi (rumah tangga, perusahaan dan pemerintah). Selengkapnya .. |
| |
| Desentralisasi dan Hubungan Keuangan Pusat-Daerah |
Penulis : Makmun
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Pelaksanaan desentralisasi selama Orde Baru diatur dengan UU No. 5/1974. Dalam pelaksanaan undang-undang ini tidak pernah diatur atau tidak pernah dikeluarkan undang-undang perimbangan keuangan pusat dan daerah. Hal ini menunjukkan adanya keinginan dari pusat untuk memegang sebagian besar urusan pemerintahan berikut sumber-sumber dananya. Akibatnya terjadilah ketimpangan vertikal antara pusat-daerah yang tinggi. Disamping itu juga terjadi ketimpangan horizontal yang cukup mencolok sebagai dampak dari bervariasinya penerimaan antar daerah dan alokasi pusat ke daerah yang tidak adil bagi daerah-daerah tertentu khususnya bagi daerah-daerah yang memiliki sumber alam yang berlimpah yang selama ini dijadikan sumber penerimaan pusat. Sehubungan dengan hal tersebut di atas, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain adalah pertama, perlu adanya pembagian kekuasaan yang rasional di tingkat pemerintahan dalam memungut dan membelanjakan sumber dana pemerintah yaitu suatu pembagian yang sesuai dengan pola umum desentralisasi. Kedua, adanya sumber-sumber dana untuk membiayai pelaksanaan fungsi-fungsi, penyediaan pelayanan dan pembangunan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah. Ketiga, adanya pembagian yang adil di antara daerah-daerah atas pengeluaran pemerintah atau sekurang-kurangnya ada perkembangan yang memang diusahakan ke arah itu. Keempat, adanya suatu upaya perpajakan (fiscal effort) dalam memungut pajak dan retribusi oleh pemerintah daerah yang sesuai dengan pembagian yang adil atas beban keseluruhan dari pengeluaran pemerintah dalam masyarakat. Selengkapnya .. |
| |
| Kerangka Konseptual Privatisasi BUMN dan Aplikasinya di Indonesia |
Penulis : Syahrir Ika
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.4 |
| Kondisi perekonomian yang sedang mengalami krisis, membutuhkan peran strategis sekitar 200 BUMN. Karena itu wajah BUMN harus dihapuskan dari praktek-praktek proteksi dan subsidi serta kontrol birokrasi yang ketat akibat intervensi politik negara yang sangat dominan. Fakta menunjukkan bahwa hingga saat ini intervensi negara masih dominan, akibatnya proses privatisasi BUMN berjalan sangat lambat. Pilihan metode privatisasi yang dipilh juga sangat terbatas dimana hanya ada enam BUMN yang sudah go public, sementara BUMN yang merger baru dilakukan oleh empat bank negara (menjadi Bank Mandiri). Fakta ini memberi kesan kuat bahwa ada semacam keraguan pemerintah untuk melakukan privatisasi BUMN. Keraguan ini menunjukkan betapa besarnya intervensi negara terhadap manajemen BUMN. Padahal banyak sekali BUMN yang bekerja secara tidak efisien, bahkan audir BPKP menunjukkan bahwa kerugian yang dialami BUMN pada tahun buku 1998 telah mencapai Rp 60,7 triliun. Peran strategis BUMN tersebut hanya dapat diwujudkan jika BUMN perlu diprivatisasikan, agar pelaksanaan program privatisasi ini dapat berjalan secara efisien dan efektif, diperlukan suatu komite privatisasi di bawah koordinasi Menteri BUMN, yang anggotanya terdiri dari mereka yang memiliki keahlian di bidang keuangan, ekonomi, hukum bisnis dan manajemen. Tugas komite privatisasi adalah mempersiapkan pelaksanaan privatisasi, menentukan strategi dan memonitor pelaksanaan privatisasi, lalu bersama-sama pemerintah melakukan evaluasi dalam rangka perbaikan kualitas privatisasi. Komite ini juga melakukan kajian yang mendalah terhadap semua perangkat Undang-undang dan peraturan yang mengatur tentang BUMN dan melakukan upaya penyempurnaannya. Rencana pelaksanaan privatisasi BUMN perlu dikonsultasikan dengan DPR agar mendapat dukungan politik, mengingat amanat UUD 1945 menyebut BUMn adalah milik semua rakyat Indonesia. Dukungan politik diperlukan untuk mengajak partisipasi semua rakyat Indonesia dalam pelaksanaan program privatisasi. Sebagai bentuk pertanggung jawaban kepada rakyat, perencanaan dan pelaksanaan serta kinerja privatisasi harus dilakukan secara transparan dan dipublikasikan melalui media massa dan elektronik secara periodik. Selengkapnya .. |
| |
| Bias dalam Penentuan Target dan Distribusi Operasi Pasar Khusus Beras. Studi Kasus : Penerima di Jawa Tengah |
Penulis : Waluyo Djoko Indarto
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.1 |
| Krisis moneter dan ekonomi memberikan dampak turunnya pendapatan dan naiknya harga termasuk harga pangan pokok, hal ini mengakibatkan secara langsung turunnya ketahanan pangan, terutama untuk Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I. Untuk mengatasi keterpurukan ini pemerintah melalaui program jaring pengaman sosial berusaha membantu keluarga tersebut dimana data dasar keluarga sasaran didapat dari BKKBN. Dalam ketentuan yang ada setiap kepala keluarga Pra Sejahtera dan Sejahtera I Berhak membeli beras sebanyak 20 Kg dengan harga yang telah disubsidi oleh pemerintah seharga Rp 1000,00 per Kg setiap bulan. Hasil temuan lapangan di Jawa Tengah khususnya di kabupaten Wonogiri terjadi penyimpangan yang cukup signifikan dimana beras Operasi Pasar Khusus program Jaring Pengaman Sosial dibagi secara merata kepada kepala keluarga (KK) yang ada (KK Pra Sejahtera, Sejahtera I dan Keluarga Mampu yang tidak berhak membeli beras OPK). Ter adinya target error ini sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat Jawa, "sama rasa sama rasa" sehingga seluruh KK yang ada merasa berhak untuk membeli beras OPK. Utnuk mengatasi target error ini perlu disosialisasikan budaya "rasa malu" kepada KK yang mampu agar "sungkan" untuk membeli beras OPK sehingga program OPK ini dapat mencapai sasarannya dengan benar. Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Dampak penurunan Subsidi BBM terhadap Perekonomian dan Pencemaran Lingkungan : Simulasi Model Computable General Equilibrium (CGE) |
Penulis : Abdurrahman,SE
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.V No.1. |
| Subsidy policy of fuel oil always becomes a dilemma, which is not only related to the budget burden but also related to its effectiveness and suistained avaibility offuel oilstock (energy conservation). In addition, because of the wide linkages of fuel oilto other economic sectors, so the change in subsidy policy of fuel oil - that will affect the domestic price of fuel oil - could have wide and crucial impact on many sectors. This paper is intended to analyze the impact of the increase of fuel oil domestic price asa consequence of the decrease of fuel oil subsidy on economic and environmentsectors. Impact analysis on economics sectors will be observed on three aspects ; macroeconomic (economic growth, employment, and inflation), International trade(export, import, and term of trade), and fiscal (government,s income, government'sexpenditure, and government's saving). While, the environment impact will be observed on its change on pollutants resulted from burning process of fuel oil to gain energy. This paper analysis will use the wide impact model called Computable General Equilibrium (CGE) Indorani Model which is developed by Inter University Center-Economic Studies of Gadjah Mada University in cooperation with Monash University,Australia. Selengkapnya .. |
| |
| Tinjauan Makro Dampak Krisis Moneter Terhadap Kinerja Sektor Riil |
Penulis : Abdurohman, SE
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.4 |
| Monetary crisis in Indonesia has different impact on each economic sector. Sectors which one more dependent om importes components suffer more than other sectors with local content base during the crisis period. The main goal of this aticle is to analyze the correlation between the depreciation of Rupiah and the increase of interest rate over each economic sector performance. Those two variables are chosen to represent the Indonesian monetary crisis indicators according to monetary tranmission mechanism theory. As we have known, the onset of monetary crisis in Indonesia was dominantly indicated by the plunge of Rupiah exchange rate and the increase of interest rate. The estimation result shows that only agricultural sector has a positive correlation, other sectors have negative correlations. Moreover, the higher the correlation coefficient is the deeper those sectors fall. Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Optimalisasi Pemeriksaan Pajak dalam Meningkatkan Penerimaan Negara : Studi Kasus KPP |
Penulis : Romulus Manurung, Purwoko
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Tulisan ini merupakan hasil penelitian yang menguji tentang perlunya optimalisasi pemeriksaan pajak dengan jalan mengukur besarnya kontribusi hasil pemeriksaan pajak terhadap target penerimaan pajak. Beberapa indikator yang dipakai sebagai ukuran dalam penelitian ini adalah : 1. Ttingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT tahunan 2. Rasio jumlah WP yang diperiksa terhadap jumlah WP yang melaporkan SPT Tahunan 3. Proporsi jumlah WP yang melaporkan SPT tahunan tidak benar dari jumlah SPT yang diperiksa, dan 4 kontribusi tambahan penerimaan pajak dari hasil pemeriksaan SPT yang tidak benar terhadap realisasi penerimaan pajak. Pemilihan sampling KPP dilakukan secara purposive sampling di tiga KPP Jakarta yaitu KPP Jakarta Kramat jati, KPP Jakarta Matraman dan KPP Jakarta Tanah Abanga. Teknik pengumpulan data yang dipilih adalah dengan meminta responden untuk mengisi kuesioner yang telah disediakan, dilanjutkan dengan diskusi untuk memperoleh penjelasan yang lebih rinci dari sumber informasi langsung. Analisis terhadap data yang berhasil dikumpulkan menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan WP dalam melaporkan SPT tahunan rata-rata masih di bawah 50% dari jumlah WP terdaftar. Semakin kecil persentase jumlah WP yang patuh melaporkan SPT tahunan, berarti semakin kecil pula peluang petugas pemeriksa di unit Pemeriksa Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk melakukan pemeriksaan. Dari jumlah SPT yang diterima KPP rata-rata hanya 7,4% dari WP badan dan 3,5% dari WP perseorangan yang dapt diperiksa. Data hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa 51% WP badan melaporkan SPTnya secara tidak benar, dan 55% dari WP perseorangan melaporkan SPTnya secara tidak benar. Hasil pemeriksaan terhadap SPT yang tidak benar rata-rata memberikan kontribusi yang cukup signifikan terhadap realisasi penerimaan pajak, yaitu sebesar 8,8% untuk WP badan dan 3,3% untuk WP perseorangan. Selengkapnya .. |
| |
| Mekanisme Penyusunan Anggaran Pembangunan di Indonesia |
Penulis : Tri Wibowo
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.1 |
| Pola perencanaan selama ini lebih menitikberatkan pada pertumbuhan nasional yang mengacu pada program sektoral yang telah ditetapkan oleh pusat sehingga kurang memperhatikan/kebutuhan daerah. Kondisi ini membawa konsekuensi pada penerapan pola alokasi dana yang lebih menitikberatkan pada target sektoral, bukan didasarkan atas penetapan prioritas yang diusulkan oleh daerah. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang lebih luas maka pola perencanaan akan mengalami perubahan yakni lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan dan pertumbuhan ekonomi daerah berdasarkan kemampuan daerah yang bersangkutan. Oleh karena itu daerah dituntut untuk dapat merencanakan program yang komprehensif meliputi kerangka regional dan sektoral. Dengan berubahnya orientasi pola perencanaan sektoral yang dititikberatkan pada pencapaian pertumbuhan regional, alokasi dana proyek sektoral diarahkan pada perkembangan perekonomian daerah sehingga fungsi dana sektoral berubah menjadi penyeimbang pembangunan pada masing-masing daerah. Selengkapnya .. |
| |
| Kesiapan Pemerintah Pusat dan Daerah dalam Menyongsong Penerapan Undang-undang Otonomi Daerah |
Penulis : Walujo Djoko Indarto
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Era reformasi yang melanda Indonesia menuntut adanya otonomi yang lebih luas bagi daerah kabupaten dan kota, hal ini telah ditanggapi dengan arif oleh pemerintah pusat dengan mengundangkan UU No. 22 dan UU No. 25 Tahun 1999 yang memberikan otonomi yang lebih luas kepada daerah untuk "memerintah daerahnya sendiri". Maslah yang timbul kemudian adalah kemampuan pemerintah pusat dan daerah untuk dapat membiayai jalannya pemerintahan. Adanya bagi hasil sumber daya alam dipandang oleh pemerintah daerah yang mempunyai sumber daya alam yang berlimpah masih kurang adil. Sedangkan untuk daerah yang minim sumber daya alamnya, otonomi daerah ini membawa dampak yang terlalu besar, bahkan ada beberapa daerah yang akan mengalami penurunan pendapatan untuk membiayai operasional pemerintahannya. Perlu dipersiapkan secara sungguh-sungguh sarana dan prasarana yang akan mendukung pelaksanaan UU ini, jangan nantinya UU ini menjadi bumerang bagi pemerintah yang hasilnya adalah disintegrasi bangsa. Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Tingkat Efektivitas dan Manfaat program Operasi Pasar Khusus Beras dalam Rangka Menanggulangi Kerawanan Pangan Akibat Krisis |
Penulis : Sigit Setiawan, Abdurrahman
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Program Operasi Pasar Khusus (OPK) Beras yang dilaksanakan sejak Juli 1998merupakan salah satu program utama dalam kegiatan Jaring Pengaman Sosial yang ditujukan untuk kelompok masyarakat miskin (khususnya Keluarga Prasejahtera/KPS) sebagai kelompok yang paling merasakan dampak dari lonjakan harga bahan pangan. Temuan lapangan yang diperoleh menunjukkan bahwa program OPK Beras telah dilaksanakan secaraefektif yang diindikasikan oleh daya jangkau terhadap kelompok sasaran, di mana sekitar 90% penerima beras OPK merupakan kelompok yang memiliki akses ke pekerjaan yang rendah (maksimal tamat SD) dan mempunyai tingkat pendapatan yang rendah serta sangat rentan terhadap krisis ekonomi. Pelaksanaan program OPK Beras juga telah memberikan manfaat yang cukup berarti bagi KPS. Hal ini ditunjukkan oleh besarnya angka peranan beras OPK dalam pemenuhan kebutuhan konsumsi beras perbulan yaitu sebesar 32,5% dan angka penghematan pengeluaran KPS akibat memperoleh beras dengan harga sangat murah yaitu sebesar 22,3%. Selain itu dari fakta di lapangan menunjukkan bahwa target error program ini sangat kecil yaitu 1,4 kg/bln (14%0 yang berarti kelompok sasaran menerima rata-rata 8,6 kg/bln dari jumlah seharusnya 10 kg/bln. Bila angka ini dijadikan proxi untuk mengestimasi penyimpangan sasaran OPK bBeras secara nasional, maka diperkirakan terdapat 307.664 KK di luar KK sasaran yang ikut menerima beras OPK. Selengkapnya .. |
| |
| Pengaruh Pajak terhadap produk Domestik Bruto dan Proyeksi Tahun 2000-2004 |
Penulis : Tri Wibowo
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Pemerintah Indonesia selama kurun waktu masa orde baru telah menerapkan prinsip anggaran berimbang. Pembiayaan pengeluaran pemerintah terutama bersumber dari penerimaan pajak . Pajak dapat sebagai "bult in stabilizer" yang merupakan alat penstabil yang bekerja secara otomatis dalam mengurangi perubahan pendapatan nasional. Dampak langsung apabila pemerintah menaikkan pajak, cenderung akan menurunkan PDB sehingga pajak bersifat deflasioner. Tetapi dampak tak langsung dari penerimaan pajak tersebut apabila seluruhnya digunakan untuk pembiayaan program (pengeluaran pemerintah), pengaruh netto dari kebijakan peningkatan pajak akan berantai sehingga hasil akhir pengaruhnya terhadap PDB belum tentu deflasioner, tergantung dari kebijakan pemerintah dalam alokasi penerimaan pajak tersebut. Selengkapnya .. |
| |
| Kebijakan Moneter di Masa Krisis dalam Pengendalian Inflasi dan Nilai Tukar |
Penulis : Tri Wibowo
Sumber : Kajian Ekonomi dan Keuangan Vol.III No.4 |
| Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang dimulai pada pertengahan Juli 1997 telah membawa dampak yang kurang menguntungkan bagi perekonomian Indonesia. Pada bulan Pebruari 1998 angka inflasi tercatat pada level 12,76%, suatu tingkat inflasi yang sangat tinggi untuk ukuran Indonesia yang selama masa orde baru laju inflasi selalu ditekan di bawah dua digit. Kondisi perekonomian Indonesia menjadi sulit dengan melemahnya nilai tukar rupiah terhdap US dollar. Untuk mengatasi tingginya angka inflasi dan memperkuat nilai tukar rupiah, pemerintah telah megambil kebijakan moneter yang ketat. Upaya ini dilakukan untuk mengendalikan jumlah uang beredar melalui operasi pasar terbuka dengan meningkatkan suku bunga SBI yang tercatat pada Agustus 1998 mencapai nilai tertinggi sebesar 69,51 persen. Selengkapnya .. |
| |
| Studi Banding terhadap Pelaksanaan Program JPS di Kotamadya Jakarta Utara, Kabupaten Tuban dan Kabupaten Tapanuli Utara : Suatu Kajian Program JPS Bidang Pendidikan, JPS Bidang Kesehatan dan OPK Beras |
Penulis : Sri Lestari Rahayu, Isye Iswantini
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Berbagai masalah yang timbul dalam pelaksanaan program JPS terutama disebabkan oleh singkatnya waktu persiapan dan jangkauan sosialisasi, kurang akuratnya data kelompok sasaran, kurang siapnya lembaga pelaksana, adanya KKN dari pelaksana serta pemahaman yang berbeda dari konsep program JPS, terkesan sangat tergesa-gesa dalam mengatasi keadaan yang saat itu dianggap sangat membutuhkan uluran bantuan kemanusiaan khususnya kepada masyarakat miskin maupun pengangguran korban PHK. Oleh karena itu, dalam usia 2 tahun pelaksanaan program perlu diadakan penelitian, seberapa jauh tingkat efisien dan efektifitasnya, hal-hal apa yang dapat digunakan untuk penyempurnaan, dan kinerja Program JPS dilaksanakan di lapangan secara rinci dapat dilihat pada lampiran 1 dan lampiran 2. Sehubugnan dengan hal tersebut, Tim Pengendali GTP-JPS bersama-sama dengan beberapa lembaga penelitian telah melakukan penelitian tentang pelaksanaan program JPS di beberapa daerah dan hasilnya dianalisis menjadi salah satu bahan masukan untuk menentukan kebijakan dalam mengatasi kerawanan sosial ekonomi yang menimpa masyarakat miskin dan pengangguran di sekitar perkotaan. Selanjutnya tulisan berikut melukiskan sebagian dari pelaksanaan program JPS yang dilakukan pada akhir tahun 1999, yang kebetulan penulis sendiri secara mendalam ikut melakukan studi banding di tiga propinsi yang mempunyai profil yang berbeda, secara rinci akan diuraikan dalam bab pendahuluan, maksud dan tujuam, karakteristik sosial-ekonomi, pemanfatan potensi wilayah, profil penerima manfaat, efisiensi dan efektivitas, kesimpulan dan rekomendasi. Selengkapnya .. |
| |
| Analisis Efektivitas Pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1995 dan Efisiensi Pasar Modal Indonesia |
Penulis : Syahrir Ika
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan Vol.IV No.2 |
| Memasuki era cross border (daya jerja teknologi informasi yang tidak kenal batas) serta persaingan antarnegara dalam menarik ddana investasi, dan secara internal ada perubahan manajemen keperintahan yang terfokus pada desentralisasi, menuntut semua perangkat UU perlu dievaluasi kembali efektivitas dan efisiensi pelaksanaan serta daya relevansinya, termasuk UU No. 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Dalam lima tahun pelaksanaan UU tersebut, telah terjadi perkembangan yang positif, kalau saja tidak ada gangguan krisis ekonomi pada pertengahan tahun 1997 maka dapat dipastikan kib\nerja pasar modal Indonesia bisa melampaui bursa Thailand dan Philipina. Walaupun terdapat sejumlah kelemahan dalam pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1995 tetapi kajian ini menyimpulkan bahwa pelaksanaan UU No. 8 Tahun 1995 cukup efektif tetapi belum mendorong terjadinya efisiensi pasar. Disamping itu, belum ditemukan adanya faktor-faktor yang paling mendasar yang menuntut adanya perubahan UU No. 8 Tahun 1995, kecuali keputusan menteri keuangan yang lebih bersifat operasional. Selengkapnya .. |
| |
| Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Sebaiknya Pajak Daerah atau Pajak Pusat ? |
Penulis : Drs. Anggiat Sitanggang, MSoc.Sc
Sumber : Kajian Ekonomi & Keuangan |
| Dibanyak negara kewenangan pengelolaan dan pemungutan pajak properti (Property Tax) diserahkan kepada daerah. secara teoritis pajak properti memang sangat feasible sebagai pajak daerah baik dari segi kecukupan (adequacy), keadilan (equity), dan dari segi relatif netralnya efek distorsiyang ditimbulkannya (neutrality). Di Indonesia jenis pajak ini masih menjadi pajak pusat walaupun hapir seluruh hasil penerimaan dari pajak tersebut dibagi kembali ke daerah. Hasil analisa menunjukkan bahwa kinerja penerimaan PBB selama ini kurang begitu mengembirakan. Dari hasil analisa yang dilakukan juga diperoleh hasil bahwa sangat sulit untuk mencari justifikasi mengapa pajak PBB masih tetap dipertahankan sebagai pajak pusat. Pengalihan PBB menjadi pajak daerah diharapkan dapat memperbaiki kinerja penerimaan PBB.Disamping untuk meningkatkan kinerja pemungutan PBB, alasan lain yang paling utama mengapa PBB sebaiknya dijadikan pajak daerah adalah dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Adanya suatu jenis daerah yang kewenangan penentuan tarif dan pengelolaannya dikuasai oleh pemerintah daerah (lokal taxing power) dan yang dapat menghasilkan penerimaan yang memadai bagi daerah merupakan salah satu prasyarat terlaksananya otonomi daerah dan desentralisasi fiskal. Selengkapnya .. |
| |
| ANALISIS PUTUSAN BPSP DALAM PENYELESAIAN SENGKETA PAJAK |
Penulis : Drs. Romulus Manurung, M.Sc, Ir. Walujo Djoko Indarto, M.M, Ir. Tri Wibowo, M.M
Sumber : KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN
Tahun IV, No.4, Desember 2000
No. ISSN: 1410-3249
|
| Sejak diundangkan Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), di tengah masyarakat khususnya di kalangan ahli hukum terdapat dualisme pandangan terhadap penyelesaian sengketa pajak. Pandangan pertama berpendapat bahwa sengketa pajak merupakan wewenang peradilan tata usaha negara, sedangkan pandangan kedua berpendapat bahwa sengketa pajak merupakan wewenang badan peradilan perpajakan (Badan Penyelesaian Sengketa Pajak), sehingga tidak termasuk dalam peradilan tata usaha negara. Ketidakjelasan status BPSP apakah sebagai Badan Tata Usaha Negara atau Badan Peradilan membawa dampak kepatuhan WP dalam penyelesaian sengketa pajaknya. Penelitian ini melihat sejauhmana putusan BPSP tersebut memberikan rasa keadilan kepada WP serta independensi BPSP dalam penyelesaian sengketa pajak. Selengkapnya .. |
| |
| ANALISA KONDISI INTERNAL PETANI DALAM RANGKA PENGEMBALIAN KREDIT USAHA TANI (KUT) PADI: Dengan menggunakan Model Logit, Studi Kasus Propinsi Jawa Timur |
Penulis : Evi Subardi, S.E
Sumber : KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN
Tahun IV, No.4, Desember 2000
No. ISSN: 1410-3249
|
| In the beginning, agricultural credit scheme (KUT) is designing for helping farmer to get for sustainable capital for their activities. This reasons is also used for justified to give a capital until now. Unfortunately, this reason is also used for no necessary to pay back agricultural loan with the write off policy. This article tries to explore the farmer can or can’t to pay back that loan. Probit models is used to support this argument. Selengkapnya .. |
| |
| PERSPEKTIF DESENTRALISASI 2001 |
Penulis : Almizan Ulfa, S.E, M.S
Sumber : KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN
Tahun IV, No.4, Desember 2000
No. ISSN: 1410-3249
|
| Desentralisasi dapat merupakan instrumen yang ampuh untuk mobilisasi dana, peningkatan pelayanan umum, peningkatan partisipasi masyarakat dan perbaikan akuntabilitas di Indonesia. Tetapi, jika syarat-syarat desentralisasi yang mencakup tersedianya peta desentralisasi, adanya kejelasan tugas-tugas pengeluaran, dan adanya penyerahan tugas-tugas penerimaan (kewenangan perpajakan) yang mencukupi ke daerah, tidak dapat dipenuhi dengan baik, maka resiko munculnya berbagai ancaman termasuk naiknya tekanan defisit APBN serta memburuknya penyelenggaraan pelayanan oleh pemerintah dan daerah sulit untuk dihindari. Artikel ini secara kritis memperlihatkan bahwa tidak satupun dari persyaratan-persyaratan penting yang dibutuhkan agar proses desentralisasi dapat berjalan dengan baik dapat dipenuhi oleh Indonesia. Selengkapnya .. |
| |
| OBLIGASI DAERAH SEBAGAI SALAH SATU ALTERNATIF SUMBER PENDANAAN DAERAH DALAM ERA DESENTRALISASI |
Penulis : Makmun, S.E, M.M
Sumber : KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN
Tahun IV, No.4, Desember 2000
No. ISSN: 1410-3249
|
| Obligasi daerah merupakan instrumen baru bagi Pemerintah Daerah. Instrumen ini memiliki landasan yang kuat yakni Undang-undang Nomor 25 tahun 1999. Obligasi daerah dapat diartikan sebagai salah satu sumber pembiayaan alternatif bagi pinjman Pemerintah Daerah yang bersumber dari dana masyarakat dan investor. Sebagai konsekuensinya, apabila Pemerintah Daerah menerbitkan obligasi adalah menuntut adanya transparansi dan akuntabilitas pemerintah yang tinggi. Pemanfaatan dana obligasi daerah harus ditunjang oleh spirit partisipasi, yang mampu menciptakan kontrol masyarakat guna menghindari terjadinya unsur KKN yang menghambat tercapainya efisiensi dan efektifitas dalam pengelolaan pembangunan dan anggaran daerah. Selengkapnya .. |
| |
| STUDI PENGEMBANGAN PERKOTAAN (URBAN DEVELOPMENT STUDY) DALAM RANGKA OTONOMI DAERAH, Case Study: Kota Prabumulih |
Penulis : Drs. Bachrul Elmi, M.M
Sumber : KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN
Tahun IV, No.4, Desember 2000
No. ISSN: 1410-3249
|
| Pengembangan perkotaan di Indonesia, telah menjadi perhatian pemerintah sejak Tahun 1980-an yaitu dengan adanya program-program perbaikan kampung (Kampung Improvement Program), program penyediaan air bersih dibeberapa kota (urban water suplay), transportasi kota, persampahan dan lain-lain. Tindakan demikian itu dilakukan untuk mengantisipasi dampak negatif dari pertumbuhan perkotaan. Kota adalah tempat bermukimnya warga kota (citizen), karena itulah yang paling essensial adalah faktor manusianya dimana mereka perlu memperoleh pelayanan secara layak. Menurut Wirth (1979) kota sebagai pusat pemukiman yang relatif besar, padat dan permanen, dihuni oleh orang–orang yang heterogen status sosialnya, oleh sebab keadaannya yang demikian itulah hubungan sosial antar warga menjadi longgar, acuh dan bersifat impersonal (impersonal relations). Permasalahannya adalah bagaimana membangun kota masa depan seperti kota Prabumulih yang sedang tumbuh agar konsentrasi pemukiman di kota ini membawa manfaat bagi masyarakat dan terhindar dari dampak negatif yang ditimbulkannya. Artinya jangan sampai terjadi salah urus (mis management) dalam pengelolaan kota tersebut. Gerakan reformasi menghendaki suatu paradigma baru dalam pola berfikir dan berperilaku dan momentum ini didukung pula oleh kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kepada pemerintah daerah otonomi kota. Selengkapnya .. |
| |
| OBLIGASI SEBAGAI SUMBER DANA JANGKA PANJANG PERUSAHAAN |
Penulis : Drs. Hinsa Siahaan, M.B.A
Sumber : KAJIAN EKONOMI DAN KEUANGAN
Tahun IV, No.4, Desember 2000
No. ISSN: 1410-3249
|
| Tulisan ini mengungkapkan bahwa penggunaan obligasi sebagai sumber dana jangka panjang dapat melipatgandakan kemakmuran atau melipatgandakan kekayaan pemilik perusahaan, asalkan digunakan pada kondisi yang tepat. Sebaliknya akan menimbulkan kerugian besar jika digunakan pada kondisi yang tidak tepat. Demikian juga halnya, jika negara menggunakan pinjaman dari luar negeri untuk mendanai pembangunan akan dapat meningkatkan kemakmuran rakyat jika dilakukan pada kondisi yang tepat. Sebaliknya akan mendatangkan kesengsaraan bagi rakyat jika digunakan secara tidak tepat guna. Penggunaan utang luar negeri selama tiga dekade terakhir ini, analog dengan penggunaan obligasi yang dilakukan perusahaan sudah waktunya dievaluasi secara sungguh-sungguh, sehingga pada akhirnya diketahui seberapa besar sumbangannya di dalam melipatgandakan kemakmuran rakyat, atau sebaliknya telah menyengsarakan rakyat. Selengkapnya .. |